mahasiswa dalam kota mamuju, provinsi sulawesi barat menuntut pemerintah untuk menghapus sistem buruh kontrak.
sistem buruh kontrak dan masih marak terjadi amat merugikan juga mengeksploitasi buruh oleh karenanya pemerintah mesti menghapuskannya karena bertentangan melalui nilai keadilan pada negeri ini, kata ketua pimpinan kota front perjuangan pemuda indonesia kabupaten mamuju, sabtu
ia menyatakan,sistem buruh kontrak dan telah dinyatakan mahkamah konstritusi tak banyak dasar hukumnya tetapi dalam faktanya pada negeri ini sistem tersebut masih diberlakukan dan sangat mengeksploitasi buruh oleh karenanya pemerintah harus tegas menghentikan juga menghapuskannya.
nasib buruh di negeri ini baru memprihatinkan karena perusahaan masih memberlakukan sistem buruh kontrak tersebut, sehingga pemerintah mesti tegas menghapuskannya, katanya.
Informasi Lainnya:
ia menyewa kepada pemerintah untuk menyerahkan sanksi kepada perusahaan yang memberlakukan sistem outsourcing kepada buruh, atau buruh kontrak yang tak sesuai melalui amanat undang-undang.
selain menuntut buruh kontrak di hapus, mahasiswa juga menyewa agar buruh diberi upah layak apalagi bagi mereka dan berusaha dalam atas masa normal yakni dalam atas 12 jam.
eksploitasi dengan upah rendah juga tak layak juga baru terjadi padahal mereka harus berusaha selama atas normal dalam 12 produk agar perusahaan. buruh merasa dieksploitasi. ini mesti dihentikan pemerintah, ujarnya.
menurut dia, pemerintah harus segera melindungi buruh dengan meminta perusahaan memberlakukan merek kerja selama delapan jam, dan tidak lagi pada 12 produk agar buruh tidak dulu tereksploitasi karena buruh adalah aset penggerak ekonomi bangsa ini sehingga mesti dilindungi.
perusahaan dan mesti menetapkan upah buruh dan bagus sesuai melalui upah minimun provinsi (ump) dan ditentukan pemerintah karena baru banyak perusahaan dalam daerah ini dan tak menyerahkan upah buruh pas dengan standar ump, katanya.
ia juga mendesak untuk perusahaan supaya memberikan garansi hari tua kepada buruh, garansi kesehatan dan bersifat wajib serta membentuk peradilan perburuhan bagi buruh selama daerah agar bisa mencari perlindungan hukum dari pemerintah.
moment hari buruh 1 mei serta disukai hari buruh sedunia harus merupakan moment untuk semakin mensejahterakan buruh, dan pemerintah agar terus menyediakan lapangan kerja bagi penduduk juga memberikan pendidikan serta layanan kesehatan terhadap seluruh warga dalam negeri ini demi peningkatan kesejahteraannya, katanya.